Jakarta – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tidak hanya difokuskan untuk menjadi pusat pemerintahan baru dengan fasilitas hunian bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjadikan IKN sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan sosial dengan menyediakan akses hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat umum.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa penyediaan hunian bagi masyarakat umum merupakan bagian integral dari konsep pembangunan IKN sebagai kota dunia untuk semua. Visi ini mencerminkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya akses hunian bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

“Pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat umum di Ibu Kota Nusantara (IKN), sebagai bagian dari konsep kota dunia untuk semua,” ujar Basuki Hadimuljono.

Menurut Otorita IKN, akan ada berbagai jenis hunian yang dibangun di IKN, termasuk hunian dinas untuk ASN/TNI/Polri, hunian komersial, dan hunian umum yang secara khusus ditujukan bagi masyarakat. Hunian umum ini akan mencakup hunian sewa dan hunian milik dengan hak terbatas, yang pengaturannya akan dikelola oleh Otorita IKN bekerja sama dengan pengelola perumahan.

Penyediaan hunian bagi masyarakat umum ini bertujuan untuk menarik berbagai profesi dan kalangan untuk tinggal di IKN, sehingga menciptakan ekosistem kota yang dinamis dan vibrant. Keberadaan masyarakat umum dari beragam latar belakang profesi, seperti pekerja swasta, pelaku usaha, hingga seniman, sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya di IKN, serta memastikan kota ini tidak hanya dihuni oleh aparatur negara.

Sebagai langkah awal yang signifikan, dikabarkan akan dibangun setidaknya satu menara (tower) hunian yang secara spesifik diperuntukkan bagi masyarakat umum. Pembangunan menara ini dilihat sebagai simbol penting bahwa IKN terbuka untuk semua kalangan dan tidak hanya eksklusif bagi ASN dan personel pertahanan keamanan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam berbagai kesempatan juga telah meninjau perkembangan pembangunan hunian di IKN. Pihaknya bersama Otorita IKN dan kementerian terkait lainnya terus berupaya memastikan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau tidak hanya bagi ASN, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian bagi masyarakat umum di IKN ini diharapkan dapat menjawab keraguan sebagian pihak yang menilai pembangunan IKN hanya berorientasi pada kebutuhan aparatur negara. Dengan adanya akses hunian yang terjangkau dan sesuai, masyarakat umum akan termotivasi untuk pindah dan berkontribusi dalam membangun kehidupan sosial dan ekonomi di IKN.

Mekanisme kepemilikan atau sewa hunian untuk masyarakat umum di IKN akan diatur lebih lanjut oleh Otorita IKN. Diharapkan akan ada skema yang memudahkan akses bagi berbagai segmen masyarakat, termasuk program pembiayaan yang mendukung agar hunian tersebut dapat terjangkau.

Pembangunan IKN sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan sosial merupakan tantangan besar. Selain pembangunan fisik berupa gedung-gedung perkantoran dan hunian, menciptakan ekosistem sosial yang beragam dan harmonis juga menjadi kunci keberhasilan. Penyediaan hunian bagi masyarakat umum adalah salah satu langkah fundamental untuk mewujudkan visi IKN sebagai “kota untuk semua”.

Otorita IKN terus mengajak perusahaan real estat dan investor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan hunian di IKN, termasuk hunian komersial dan hunian umum. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta diharapkan dapat mempercepat penyediaan berbagai tipe hunian yang dibutuhkan oleh calon penduduk IKN.

Dengan komitmen menyediakan hunian bagi seluruh lapisan masyarakat, pemerintah bertekad menjadikan IKN bukan sekadar pusat pemerintahan baru, tetapi juga kota yang hidup, inklusif, dan berkeadilan, tempat berbagai elemen masyarakat dapat tinggal, bekerja, dan berkontribusi bersama membangun peradaban baru Indonesia.